Hati-hati terhadap Kebebasan yang kebablasan

10 Jan 2017

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul merupakan hak setiap orang dan itu dijamin UU yang dituangkan dalam pasal Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang isinya: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun perlu anda di ingat, meski undang - undang memberikan kebebasan kepada semua bukan berarti anda bebas sebebas-bebasnya tanpa batas, sebab kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain, yang artinya kebebasan itu memiliki batasan-batasan tertentu untuk menghindari kebebasan kebablasan yang merugikan banyak pihak.

Belakangan ini hampir seetiap hari disuguhkan kepada kita berita pencemaran nama baik, berita hoax  baik melalui media TV maupun media online yang ujung-ujung dijerat dengan undang undang ITE. Berita bohong/hoax dan ujaran kebencian/hate speech memenuhi berita headline berbagai surat kabar online maupun ofline. Niat untuk mengkritik juga salah satu bagian penyubang terbesar yang berujung kepada pencemaran nama baik/penghinaan.

 Lantas Kategori Seperti apa Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik

Diringkas dari hukumonline.com Pasal pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Merujuk kepada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP maka pencemaran nama baik/penghianan dapat dikelompokkan sebagai berikut

  • Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo bilamana seseraong dikatakan menghina yakni menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dgn mksud agar tuduhan tersebut tersiar/diketahui khalayak umum. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus yg dapat dihukum seperti membunuh, mencuri, penggelapan, perzinahan dll cukup dengan perbautan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

  • Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Penjelasan tentang isi dari pasal ini menurut Menurut R. Soesilo, Bilamana tuduhan dilakukan menggunakan tulisan (surat), gambar maka kejahatan tersebut dapat dikatakan penistaan dengan surat. Kesimpulan dari pasal ini seseorang dituntut bila tuduhan/penghinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

  • Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Perbuatan yang terdapat pada pasal 310 ayat 1 dan 2 tidak termasuk dalam penistaaan atau penistaan dengan surat maupun gambar bila tuduhan untuk kepentingan umum atau terpaksa untk membela diri. Dlm hal ini hakim akan melakukan pemeriksaan tentang kebenaran apakan tuduhan benar-benar dilakukan untuk kepentingan umum maupun terpaksa dilakukan untuk membela diri.

  •   Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Inti dari pasal ini, penghinaan dilakukan ditempat umum dengan nada/kata-kata makian yang sifatnya menghina. Menurut R Soesilo, yang merujuk pada pasal 315 KUHP, bilamana penghinaan dilakukan dengan cara lain (selain “menuduh suatu perbuatan” seperti mengatakan anjing kepada seseorang dll maka masuk pada pasal 315 KUHP  penghinaan ringan.

  • Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

Inti dari pasal ini ialah billamana seseorang dng sengaja melakukan perbuatan yg menyebabkan orang lain secara tdk benar terlibat dlm tindak pidana, misalkan seseorang dgn diam-diam menaruh sesuatu barang yang mana barang tersebut berasa dari tindak kejahatan pada rumah anda dengan tujuan agar orang tersebut dituduh melakukan tindak kejahatan.

Bila hal tersebut dapat membuat nama anda tercemar maka orang yang menaruh barang tersebut dapat dipidana sesuai dengan Pasal 317 KUH

  1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

 

UU ITE

Terhitung sejang Pada tanggal 27 Oktober 2016 pemerintah dan DPR menyepakati tentang perubahan terhadap undang undang no 11 tahun 2008 tentang undang-undang informasi dan transaksi internet. Banyak kalangan yang menilai tentang perubahan terhadap revisi undang-undang tersebut untuk membungkam para pengkritik terhadap penguasa. Akan tetapi hal tersebut langsung ditepis Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan, revisi terhadap UU tersebut telah melalui serangkaian dan masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi dan praktisi. Dengan adanya revisi terhadap UU tersebut pemerintah berharap tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang yang tidak bersalah.

Adapun perubahan yang terdapat pada pasal tersebut memuat kurang lebih seperti berikut:

 

  • Pengurangan Hukuman (tidak ada penahanan)

Dlm revisi ini pemerintah menurunkan ancaman hukuman kepada terdakwa. Untuk kasus pencemaran nama baik, sebelum dibuat revisi bila seseorang terbukti melakukan pencemaran nama baik diancam dengan hukum 6 tahun penjara dan denda 1M, setelah dibuat revisi maka ancamannya menjadi 4 tahun dan denda sebesar 750 juta.

Sementara untuk kasus kekerasan dalam dunia maya, pemerintah juga menurunkan ancaman dari 12 tahun menjadi 4 tahun. Sementara dari segi denda juga ikut diturunkan dari 2 M menjadi 750 juta.

Dengan adanya perubahan terhadap UUD ITE, kasus pencemaran nama baik& kekerasan dalam internet termasuk dalam kategori tindak pidana ringan karena ancamannya di bawah 5 tahun, yang mana para tersangka tidak dapat ditahan selama proses penyidikan

  • Hak untuk dilupakan

Selama semua informasi yang ada di internet baik berita fakta maupun info hoax tidak akan pernah terhapus kecuali dihapus oleh penyedia layanan terkait. Dengan adanya revisi terhadap UU ini memuat tentang adanya hak untuk dilupakan (right to be forgotten).

Bilamana seseorang telah mengahadapi masalah di waktu lalu dan atau tidak terbukti dipengadilan berhak untuk mengajukan konten yang beredar di internet.

  • Penghapusan informasi yang melanggar undang-undang

Dlm pasal 40 UU ITE pemerintah menambahkan ayat baru yg menyatakan pemerintah berhak untuk menghapus tentang dokumen elektronik yang menyebarkan seputar pornograpi,SARA, terorisme, hingga pencemaran nama baik.

  • Penyadapan dilakukan harus dengan izin kepolisian atau kejaksaan

Dalam revisi ini juga memasukkan putusan MK yang menyatakan bila dokumen elektronik hasil dari penyadapan merupakan alat bukti yang sah, bilamana dilakukan atas permintaan kepolisian maupun kejaksaan.

 

UUD Cyber Nasional- Penangkal Hoax

Mungkin kebanyakan orang berpendapat, uud ini tidak lain sebagai senjata pamungkas pemerintah setalah di indungdangkan. Menurut saya berpiikir posiitive saja hal tersebut di bentuk dengan tujuan memerangi berita palsu alias hoax yang banyak merugikan berbagai pihak.

Menurut pemerintah melalui menteri pertahanan (wiranto) tujuan dibentuknya cyber nasional ini untuk menyaring/membedakan antara berita palsu/hoax dengan fakta. Selain itu dengan adanya UU yang berada dibawah menteri ketahanan nasional juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih cermat dalam menggunakan situs media sosial dan agar tidak terjebak dengan kebebasan berpendapat seperti dijelaskan diatas.

Dilain pihak media social tidak jarang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawan untuk menebar fitnah dan ujaran kebencian yang berujung masyarakat ikut dibuat bingung. Jadi sudah jelas tujuan dibentuknya UU ini untuk membedakan berita hoax dan berita benar, sekali gus sebagai pendukung aturan yang sudah agar masyarakat tidak tidak terjebak dalam kebebasan demokrasi.

Hampir setengah dari jumlah penduduk indosia telah menggunakan internet, jumlah tersebut bukanlah sedikit dan bisa dikatakan warga indonesia sudah mlek teknologi. Meski begitu harus tetap berada dibawah kontrol serta pertimbangan yang matang sebelum memposting berita berita yang merugikan orang lain.

 

 

terimakasih 

Pinjaman online

 


TAGS UUD ITE Demokrasi


-

Author

Mengulas berbagai informasi terutama tentang keuangan, investasi dan macam-macam kredit

Follow Me